blockchain implementation
the
plan
9 oktober 2020
UMAR IBRAHIM VADILLO

Poin-poin penting mengenai penerapan blockchain untuk mengintegrasikan muamalat secara sempurna dengan dunia digital, oleh Shaykh Umar Ibrahim Vadillo. Diambil dari buku Muamalat Pengganti Sistim Riba terbitan Pustaka Adina.

Poin-poin Utama:
1. Regulasi peraturan blockchain
2. Validasi harus terikat secara hukum dan harus konsisten (termasuk dalam setiap detail kecil)
3. Tidak ada mata-uang kripto. Hanya token dari legal tender atau aset nyata. Mata uang kripto harus ditentukan oleh aset fisik.
4. Validasi informasi harus dilakukan oleh badan hukum yang memiliki otoritas hukum. Motoris digital.
5. Identitas digital. Partisipasi yang jelas. Identitas sesuai dengan orang yang dinyatakan.
6. Smart contract: keamanan, transparansi, riwayat transaksi, dalam satu siklus hidup yang penuh, real-time, kontinuitas, pemrograman atribut baru, dan efisiensi biaya.
7. Tokenisasi: uang, barang, dua pihak. Proses mengubah barang menjadi data digital dan validasinya. Tokenisasi harus dilakukan sebelum data digital diterima dalam platform. Dalam validasi pihak-pihak lain dapat dilibatkan.
8. Smart. Setelah validasi diberikan, token akan bertindak seolah-olah mereka disimpan di atas meja tempat keempat item tersebut di atas hadir. Karena validasi sudah dilakukan, pemrosesan kontraknya akan cepat. Proses cepat berarti penghematan biaya dan memungkinkan lebih banyak kegiatan.
9. Fungsi tambahan. Token dapat diprogram dengan fungsi khusus, seperti menentukan waktu pembayaran, syarat pembayaran, arah pembayaran, penggunaan token secara bersyarat.
10. Informasi apa pun dapat ditokenisasi seperti sertifikat, isi buku, surat wasiat, sertifikat hak milik. Dapat mengintegrasikan kegiatan pemerintah dengan hak milik. Ekonomi putih, lawan dari ekonomi hitam. Teknologi blok membuat transaksi transparan dan dicatat secara permanen. Kecurangan apa pun, dicatat saat itu terjadi.
11. Kepemilikan informasi. Dengan enkripsi, token saya dan ID saya adalah milik saya untuk dikelola tanpa pihak lain kecuali yang saya beri kuasa, untuk dapat menemukan informasi aktual yang tersembunyi sebagai kriptografi.


Mengisi Platform
- Fase I: Komunitas pengacara. Mereka orang yang membuat kontrak. Smart contract adalah kelanjutan dari yang mereka kerjakan selama ini. Mereka harus menjadi pihak pertama yang mengisi platform.
- Fase II: Komunitas teknis. Walaupun blockchain adalah open-source, kita akan memerlukan keahlian teknis untuk menyesuaikan sistem dengan keperluan di tingkat nasional.
- Fase III: Bank-bank. Mereka harus dimasukkan dalam platform. Tanpa mereka platform akan selalu tidak lengkap.
- Fase IV: Para pemimpin industri. Perusahaan-perusahaan besar harus diundang setelah bank-bank besar telah menyetujui.
- Fase V: Universitas. Kesempatan bagi mereka berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan platform.
- Fase VI: Menguji sistim sebagai intranet dari 200 anggota pertama.
- Fase VIII: Peluncuran kepada publik yang lebih luas.

Node
Node adalah basis data tersinkronisasi yang berbeda yang menyimpan dan mengelola ledger. Harus ada dua jenis node:
1. Node yang mengelola ledger; dan
2. Node aplikasi yang didedikasikan untuk mengelola aplikasi.
Hanya node inti yang melakukan mining. Mereka dibayar atas layanan mereka dari fee keanggotaan. Untuk mengelola node inti harus memerlukan lebih dari ID. Diterima dalam struktur inti sistim akan memerlukan aturan penerimaan yang lebih ketat, persyaratan teknis dalam hal kemampuan perangkat keras dan perangkat lunak, dan persetujuan eksplisit dari anggota yang ada. Hal ini untuk menjaga integritas.

Dimensi Islam
- Kontrak bersifat publik.
- Nilai kripto didasarkan pada aset-nya.
- Keuangan Islam berdasarkan pada reputasi, bukan jaminan. Reputasi diberikan oleh rekan-rekan Anda.
- Karavan dan gilda dapat dibuat dalam teknologi blockchain.
- Pasar dapat beroperasi dalam teknologi blockchain yang memvalidasi kepemilikan barang dan penguasaannya. Pasar-pasar Islam akan beroperasi secara real-time di tempat-tempat yang para peserta miliki. Dan dengan penguasaan barang yang mereka jual, sesuai dengan hukum Islam.